Mpr Presiden Dpr Dpd Bpk Ma Ky Dan Mk. Ini Adalah Termasuk Kedalam
Pemberhentian presiden
MK punya hak untuk memberikan keputusan terkait pemberhentian presiden. Akan tetapi, ini bukan tahap akhir. Jika memang presiden dinyatakan melanggar hukum, proses akan berlanjut ke MPR (diteruskan ke lembaga ini oleh DPR sebagai pengaju pemberhentiannya).
Memberi amnesti atau abolisi
Kala memberi amnesti atau abolisi, presiden akan meminta pendapat dari
. Oleh karena itu, hubungan keduanya juga terjalin di situasi ini.
Pernyataan perang, perdamaian, dan gencatan senjata
Saat negara hendak pernyataan perang, termasuk perjanjian perdamaian dan
, presiden dan DPR mengomunikasikan kebijakan dan melihat potensi atau resiko yang nantinya terjadi.
Pemberhentian presiden
Hubungan MPR dan presiden yang pertama berkaitan dengan pemberhentian seorang presiden. Presiden hanya bisa diberhentikan oleh
jika memang terbukti melanggar hukum.
Pemberian rehabilitasi atau grasi
Hubungan presiden dengan MA juga berkaitan dengan pemberian rehabilitasi atau grasi kepada seseorang. Dengan begitu, pengajuan grasi nantinya dipertimbangkan MA.
Pembubaran partai politik
Terdapat pula hubungan presiden dengan MK terkait pembubaran partai politik. Jika suatu saat presiden ingin membubarkan partai politik, harus ada diskusi dengan MK. Dalam sidang, MK akan mempertimbangkan ide pembubaran tersebut.
Hubungan Presiden dengan MA
Presiden dan MA punya hubungan ketika menjalankan aktivitas kenegaraan, misalnya kala terjadi uji peraturan perundang-undangan (perpu), memberi grasi atau rehabilitasi, menetapkan hakim agung, dan ketika presiden mengucap sumpah presidennya. Berikut penjelasannya.
Kala presiden membentuk perpu—posisi
di bawah UU—MA bertugas mengujinya.
Pengangkatan presiden jika terjadi kekosongan kekuasaan
Ada pula hubungan antara MPR dan presiden yang terjalin saat terjadi kekosongan kekuasaan, atau biasa disebut
. MPR berhak menaikkan seseorang untuk mengisi jabatan presiden dengan beberapa syarat tertentu.
Penetapan hakim agung
Tugas MA yang berhubungan dengan presiden salah satunya ialah penetapan hakim agung. Pemilihan jabatan tersebut mesti didiskusikan dengan presiden.
Pengucapan sumpah presiden
Hubungan presiden dengan MA juga terjalin saat seorang presiden pertama kali terpilih. Sebelum menjalankan tugasnya, presiden mesti mengucap sumpah kepada